Surabaya 11 Juni 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Tanggal 10 Juni menandai momentum bersejarah bagi diplomasi Indonesia dan Mesir. Sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946, hubungan bilateral kedua negara kini telah melintasi usia puluhan tahun dan terus mengalami transformasi yang signifikan.
Merespons momentum penting ini, pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Mohammad Ayub Mirdad BA MHubInt, memberikan analisis mendalam mengenai prospek masa depan relasi kedua negara dari kacamata teori-teori HI.
Fondasi Historis dan Path Dependency
Menurut Ayub, pengakuan kedaulatan yang diberikan Mesir pada tahun 1946 bukanlah sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah keputusan politik luar negeri yang sangat berani di zamannya.
“Ketika banyak negara masih gamang, Mesir memilih berdiri di sisi Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaan. Fondasi hubungan ini tidak dibangun di atas kepentingan ekonomi semata, melainkan di atas solidaritas antikolonialisme yang sangat dalam,” jelasnya.
Momentum moral tersebut dengan cepat dilembagakan melalui penandatanganan Treaty of Friendship and Cordiality pada Juni 1947, hingga peningkatan status misi diplomatik menjadi kedutaan besar penuh pada tahun 1950.
Dalam studi HI, Ayub mengaitkan fenomena ini dengan konsep path dependency (jalur sejarah yang membentuk masa depan). Narasi historis tersebut berfungsi sebagai anchor (jangkar) moral yang kuat. Ketika terjadi pergesekan kepentingan, kedua negara selalu bisa kembali ke titik awal sejarah mereka. Hubungan yang teruji ini bahkan telah “naik kelas” secara formal pada tahun 2025 lalu menjadi Strategic Partnership.
Menjaga Stabilitas di Tengah Turbulensi
Secara teoritis, hubungan bilateral antarnegara kerap rentan terhadap pergantian rezim dan dinamika politik domestik. Namun, relasi Indonesia-Mesir terbukti kokoh melintasi berbagai era kepemimpinan yang berbeda, Ayub menyebut hal ini terjadi berkat adanya multiple layers of engagement (hubungan yang berlapis).
“Ketika jalur formal pemerintah (track one) mengalami dinamika, hubungan antarmasyarakat (people-to-people) tetap berjalan kokoh melalui jalur pendidikan, jaringan ulama diaspora, hingga kerja sama keagamaan. Jalur-jalur non-pemerintah inilah yang menjadi buffer (penyangga) utama,” papar dosen HI UNAIR tersebut.
Namun, ia juga menyoroti tantangan nyata, mulai dari fokus diplomasi Indonesia yang masih tersedot ke negara-negara besar, kelembagaan ekonomi yang sporadis, hingga kompleksitas isu Palestina pasca-eskalasi 2023 di mana Mesir berbatasan langsung dengan Gaza. Perbedaan taktik ini menurutnya harus dikelola dengan hati-hati. Sebagai solusi, penguatan track two diplomacy yang melibatkan akademisi dan pelaku bisnis sangat krusial. “Mesir perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas di kawasan Afrika dan Timur Tengah, bukan sekadar mitra bilateral, melainkan sebagai hubungan strategis untuk memperluas proyeksi kepentingan dan pengaruh Indonesia,” pungkasnya. (naf)