Bojonegoro, 4 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom -Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah menekankan setiap perencanaan pembangunan dari berbagai sektor berasal dari kebutuhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Kamis, (3/9/2026), menjawab belasan aspirasi masyarakat dalam acara Sapa Bupati di Pendopo Malowopati Bojonegoro.
Dalam kegiatan tersebut, aspirasi warga langsung terjawab. Hal inin menunjukkan transparansi tata kelola pemerintah dengan penerapan metode bottom-up.
Mengusung tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, keduanya hadir untuk mendengarkan, berdialog, dan menjawab langsung berbagai usulan serta keluhan (uneg-uneg) dari masyarakat.
“Pembangunan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro bertumpu pada satu komitmen yaitu berangkat dari keresahan dan keinginan masyarakat, bukan dari keinginan pejabat. Karena perencanaan berbasis keinginan masyarakat akan besar manfaatnya,” ujar Bupati Wahono.
Ada kurang lebih 13 aspirasi dan aduan masyarakat yang disampaikan saat Sapa Bupati yang langsung dijawab. Mulai dari persoalan infrastruktur, tata kota, lalu lintas, pemberdayaan ekonomi, UMKM dan PKL, hingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat utamanya program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri) dan Beasiswa.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menambahkan, transparansi dan respon pada aspirasi masyakat telah dilakukan melalui tiga sarana meliputi WhatsApps dan hadir di tengah masyarakat melalui Medhayoh juga SAPA Bupati.
Strategi pengurangan angka kemiskinan, kata Wakil Bupati, yang sedang dijalankan yaitu mengurangi belanja dan menambah pendapatan masyarakat. Melalui infrastruktur, sarana prasarana dibangun seperti BKKD, 5.710 plesterisasi RTLH di 2026.
“Maka dengan ini harapannya pendapatan naik karena juga adanya revitalisasi pasar, air bersih melalui SPAM terealisasi, masyarakat dan petani pendapatannya naik,” jelasnya.
Salah satu masyarakat, Risman Edi Satria, dari Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu mengusulkan penataan kota di Bundaran Jetak dan Adipura agar tamannya dihilangkan karena mengganggu kenyamanan kendaraan, utamanya truk besar. “Cukup disisakan tugu ikoniknya saja. Karena saya melihat sendiri setelah diperbaiki rusak lagi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Wahono telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena berada di jalur nasional untuk mengecilkan bundaran tersebut. Selain itu juga menjawab keresahan pada perencanaan Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang disampaikan oleh Jefri Mubarok, Pengamat Ruang Tata Kota dari Kelurahan Karangpacar. Terkait nasib usaha rakyat dan ratusan UMKM di sepanjang jalur lama hingga saran “mesin ekonomi” baru untuk Bojonegoro. Ke depan, akan ada pengembangan kawasan ekonomi baru (jalur Balen – Leran – Ngujo).
“Karena pembangunan JLS ini sudah direncanakan dari periode-periode sebelumnya dan berdasar pada keresahan masyarakat,” jawabnya.
Selain itu juga ada aspirasi dari Najib, salah satu masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Asosiasi PKL dan Usaha Mikro, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Ia mewakili PKL berharap jika ada penataan kota, jangan sampai menghilangkan kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Menjawab aspirasi-aspirasi warga, Bupati Wahono menekankan komitmennya pada ekonomi kerakyatan. “Pasti kami lindungi dan support, khususnya PKL. Kadin juga sudah menyatakan dukungannya. Ke depan, penataan kota akan dibuat ikonik, masyarakat yang melintas merasa nyaman, dan pedagang tetap untung. Kami akan melakukan audiensi dengan para PKL untuk memperbaiki tata kelola dan mengakomodir usulan yang ada,” ujarnya.
Di akhir sesi, Bupati Bojonegoro menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. “Kita berdua (Bupati dan Wabup) tidak bisa membangun Bojonegoro tanpa adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat,” tutup Bupati Wahono mengakhiri dialog interaktif SAPA Bupati edisi VI.
Maka, aspirasi dan aduan serta kritik membangun dari masyarakat sangat diperlukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membangun Bojonegoro agar lahir kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sarana aduan SP4N LAPOR yang dapat diakses melalui https://lapor.go.id/ (exo)