Lumajang 30 Mei 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemeriksaan keuangan daerah tidak hanya bertujuan memastikan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal tersebut mengemuka seiring diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemeriksaan dari BPK merupakan bentuk pengawasan yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan penggunaannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, laporan hasil pemeriksaan tidak boleh dipandang sekadar sebagai evaluasi dokumen keuangan atau administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan menjadi sarana untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD benar-benar mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa setiap program yang dibiayai oleh anggaran daerah pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan anggaran semakin baik dan mampu mendukung efektivitas berbagai program pembangunan.
Selain itu, penguatan koordinasi antarperangkat daerah juga terus didorong untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian internal sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui hasil pembangunan yang terlihat, tetapi juga melalui pengelolaan anggaran yang dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat semakin tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. (MC Kab. Lumajang)