Lumajang, 24 September 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Transformasi digital di pemerintahan pada akhirnya bukan sekadar tentang aplikasi, sistem, atau capaian indikator. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut membantu pemerintah bekerja lebih efektif dan menghadirkan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026. Pemerintah daerah mendorong agar digitalisasi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan evaluasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan saat Pemkab Lumajang mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dari Command Center (CC Room) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan digitalisasi pemerintahan perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal mengejar angka indeks evaluasi. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujar Agus.
Menurutnya, teknologi yang digunakan pemerintah harus mendukung cara kerja yang lebih efektif. Karena itu, penguatan pemerintah digital tidak cukup hanya dengan membangun atau menyediakan sistem, tetapi juga memastikan sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pemerintahan.
“Karena itu, kolaborasi dan komitmen seluruh OPD harus terus diperkuat, baik dalam pengelolaan data maupun aplikasi layanan. Kita ingin sistem yang dibangun tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi semakin terintegrasi dan memberikan manfaat,” katanya.
Bagi masyarakat, arah tersebut berarti bahwa digitalisasi pemerintahan diharapkan tidak berhenti sebagai perubahan cara kerja di balik layar. Teknologi perlu diarahkan untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, mengatakan evaluasi PEMDI juga tidak semata-mata melihat keberadaan teknologi yang dimiliki pemerintah daerah.
“Evaluasi PEMDI tidak hanya melihat keberadaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Mustaqim, tahapan interviu menjadi bagian penting untuk melihat penerapan tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Lumajang. Setelah tahapan tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan terus memperkuat penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dorongan tersebut menempatkan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama transformasi digital. Artinya, keberadaan sistem digital tidak hanya dinilai dari sisi teknologi, tetapi juga dari kemampuannya membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih baik.
Dengan terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Lumajang berharap transformasi digital dapat menjadi bagian dari perubahan cara kerja yang lebih efektif dan transparan.
Pada akhirnya, ukuran penting dari pemerintah digital bukan hanya seberapa banyak sistem yang dibangun, tetapi seberapa baik sistem tersebut digunakan untuk membantu pemerintah bekerja dan memberikan pelayanan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat. (MC Diskominfo Kab. Lumajang)