Lumajang,13 Nopember 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Penataan ruang publik dan infrastruktur perkotaan membutuhkan keteraturan dalam pemanfaatan fasilitas umum, termasuk pemasangan reklame. Untuk mendukung kelancaran penataan jaringan telekomunikasi sekaligus menjaga ketertiban kawasan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang melakukan penertiban reklame di sepanjang koridor Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman.
Penertiban menyasar reklame yang terbentang mulai dari kawasan Simpang Empat ST, Plaza hingga Jembatan Pelangi. Langkah ini dilakukan karena sejumlah reklame dinilai mengganggu proses penarikan kabel core bersama serta tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Lumajang, Agus Haryoto, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia, reklame yang menjadi sasaran penertiban dikategorikan tidak memiliki izin.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan data yang tersedia, reklame yang menjadi sasaran penertiban tersebut dikategorikan tidak memiliki izin. Selain itu, beberapa penempatannya juga menghalangi proses penarikan kabel dalam rangka penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” jelasnya, Kamis (12/11/2026).
Pelaksanaan penertiban dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar penanganan reklame berjalan tertib dan pekerjaan penataan infrastruktur dapat berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain mendukung pekerjaan jaringan telekomunikasi, penertiban tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat dan pelaku usaha bahwa pemasangan reklame di ruang publik harus memperhatikan ketentuan perizinan dan tata ruang. Fasilitas umum merupakan ruang bersama yang pemanfaatannya perlu mempertimbangkan keselamatan, keteraturan, dan kepentingan masyarakat.
Agus mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun penyelenggara reklame untuk memastikan setiap pemasangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengurusan perizinan dapat dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik, disertai pemenuhan kewajiban pajak reklame.
“Setiap pemasangan reklame perlu memperhatikan ketentuan tata ruang, mengurus perizinan resmi melalui Mal Pelayanan Publik, serta memenuhi kewajiban pajak reklame. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan tersebut agar tidak mengganggu fasilitas publik maupun infrastruktur yang ada,” ujarnya.
Kepatuhan terhadap perizinan juga membantu penyelenggara reklame menghindari persoalan administratif dan penertiban di kemudian hari. Sebelum memasang reklame, pelaku usaha perlu memastikan persyaratan perizinan, lokasi penempatan, serta ketentuan teknis yang berlaku telah dipenuhi.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong pemanfaatan ruang publik yang lebih tertib sekaligus mendukung penataan infrastruktur telekomunikasi.
Keseimbangan antara kepentingan usaha, pembangunan infrastruktur, dan kenyamanan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang aman dan tertata. (MC Diskominfo Kab. Lumajang)