Surabaya 17 Juni 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur memperkuat soliditas organisasi melalui Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masa bakti 2025–2029 yang dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di Surabaya, Rabu (17/6/2026). Penguatan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjaga kedaulatan energi nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero), M. Abrar Ali, mengatakan pelantikan pengurus baru menjadi momentum penting untuk memperkuat peran serikat pekerja dalam menghadapi tantangan transformasi industri ketenagalistrikan.
Menurutnya, kepengurusan serikat pekerja memiliki hak imunitas yang dijamin undang-undang sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi organisasi secara lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan pekerja sekaligus mendukung kemajuan perusahaan. “Dengan pelantikan ini kepengurusan semakin kuat. Hak imunitas yang diberikan undang-undang harus dimanfaatkan untuk membangun organisasi yang solid sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan teknologi dan perkembangan industri ketenagalistrikan,” ujarnya.
Abrar menuturkan, PLN saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keandalan pasokan listrik hingga wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Karena itu, kesejahteraan pegawai yang bertugas di daerah tersebut perlu mendapat perhatian melalui pemberian tunjangan, fasilitas, dan pola cuti yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Selain itu, ia menilai pertumbuhan perusahaan harus diikuti dengan penambahan jumlah pegawai. Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia harus dibahas bersama melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit tingkat nasional sehingga sejalan dengan bertambahnya unit pelayanan PLN. “Kami juga berharap proses rekrutmen ke depan semakin banyak melibatkan putra-putri daerah agar pelayanan kelistrikan semakin kuat sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat,” katanya.
Abrar juga mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan menghadapi tantangan berat akibat dinamika geopolitik dunia. Sebagian besar energi primer pembangkit listrik, seperti batu bara, gas, dan minyak, masih dipengaruhi harga internasional yang mengacu pada nilai tukar dolar Amerika Serikat. “Fluktuasi nilai tukar dolar dan kondisi geopolitik dunia berdampak terhadap biaya penyediaan energi. Karena itu, kedaulatan energi harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan pengelolaan energi nasional semakin berpihak pada kepentingan negara sehingga Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi di tengah berbagai tantangan global.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja PT PLN (Persero) se-UID Jawa Timur periode 2025–2029. Menurutnya, amanah sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan yang merupakan objek vital nasional merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan semangat kebersamaan.
Ia mengatakan tema pelantikan, “Wujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis untuk Mempertahankan Kedaulatan Energi Nasional,” mencerminkan pentingnya sinergi antara manajemen, pekerja, dan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan ketenagalistrikan. Serikat pekerja tidak hanya berperan memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral menjaga stabilitas pasokan energi yang menjadi penopang perekonomian nasional.
Dalam menghadapi era transformasi digital dan transisi energi, Disnaker Jatim mendorong terciptanya hubungan industrial Pancasila yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Hubungan yang harmonis dibangun melalui saling percaya antara pekerja dan manajemen, dinamis dalam menghadapi perubahan teknologi dan regulasi, serta berkeadilan agar pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja.
Kepada pengurus yang baru dilantik, Disnaker Jatim berpesan agar mengoptimalkan forum bipartit sebagai media dialog dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, meningkatkan kompetensi anggota untuk menghadapi transisi energi, serta menjaga disiplin, solidaritas, dan integritas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Tenaga Kerja, juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi fasilitator dan mitra dialog bagi manajemen maupun serikat pekerja demi menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan mendukung terwujudnya kedaulatan energi nasional. (hjr)