Surabaya 15 Juli 2026  | Draft Rakyat Newsroom – Bakorwil V Jember menaungi tujuh kabupaten/kota di kawasan tapal kuda Jawa Timur: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Jika dibaca sekilas dari angka pertumbuhan ekonomi, kawasan ini terlihat cukup solid — hampir semua wilayah tumbuh di kisaran rata-rata Jawa Timur (5,33 persen), dengan Kota Probolinggo (5,68 persen) dan Banyuwangi (5,65 persen) bahkan tumbuh lebih tinggi dari provinsi.

Namun seperti halnya potret Jawa Timur secara keseluruhan, angka pertumbuhan yang “cukup baik” ini menyimpan cerita yang berbeda ketika dibedah lebih dalam menggunakan empat variabel sekaligus: pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan indeks Gini — ditambah satu variabel kunci, tingkat kemiskinan.

Dari tabel di atas, ada dua pola besar yang langsung terlihat: pertama, Kota Probolinggo dan Banyuwangi memiliki IPM jauh di atas tetangga-tetangganya (79,50 dan 75,17), sementara lima wilayah lain berkutat di kisaran 71 — jauh di bawah rata-rata Jawa Timur (76,13). Kedua, justru kelima wilayah dengan IPM rendah inilah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, dengan Kabupaten Probolinggo sebagai yang paling mencolok di angka 16,31 persen.

Pertumbuhan Tinggi, TPT Tinggi: Jejak “Jobless Growth” di Dua Kota

Kota Probolinggo tumbuh 5,68 persen — tertinggi di Bakorwil V — namun TPT-nya juga tertinggi, 4,93 persen, jauh di atas rata-rata Jawa Timur (3,88 persen). Banyuwangi, dengan pertumbuhan 5,65 persen, juga memiliki TPT 3,94 persen, sedikit di atas rata-rata provinsi.

Pola ini mengingatkan pada fenomena jobless growth yang juga terjadi di Kota Surabaya, Kota Malang, dan Sidoarjo: ekonomi tumbuh tinggi, tetapi penciptaan lapangan kerja tidak sebanding. Untuk Kota Probolinggo, ini wajar mengingat strukturnya yang lebih bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan perkotaan — sektor yang umumnya tidak terlalu padat karya. Banyuwangi sedikit berbeda; pertumbuhannya ditopang sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan yang relatif padat karya, sehingga TPT-nya hanya sedikit di atas rata-rata provinsi, bukan melonjak jauh seperti Kota Probolinggo.

Menariknya, baik Kota Probolinggo (kemiskinan 5,69 persen) maupun Banyuwangi (6,13 persen) justru memiliki tingkat kemiskinan jauh di bawah rata-rata Jawa Timur. Artinya, TPT yang tinggi di kedua daerah ini tidak serta-merta diiringi kemiskinan yang tinggi — kemungkinan karena sebagian penduduk yang “menganggur secara terbuka” tetap berasal dari rumah tangga dengan daya tahan ekonomi yang relatif lebih baik, atau memilih menunggu pekerjaan formal yang lebih sesuai kualifikasi (didukung IPM yang juga tinggi).

Lima Wilayah dengan TPT Rendah, Tapi “Rendah yang Semu”

Di sisi lain, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo justru menunjukkan TPT yang lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur — berkisar 2,55 sampai 3,08 persen. Sekilas ini terlihat positif. Tetapi data kemiskinan membongkar gambaran sebenarnya: kelima wilayah ini justru memiliki tingkat kemiskinan di atas atau mendekati rata-rata provinsi (8,60 hingga 16,31 persen), dengan Bondowoso (12,20 persen) dan Situbondo (11,17 persen) juga berada di atas rata-rata Jawa Timur (9,50 persen).

Pola “TPT rendah tapi kemiskinan tinggi” ini adalah ciri khas dari apa yang dalam tulisan sebelumnya disebut sebagai low productivity trap — fenomena yang banyak terjadi di kawasan Madura dan tapal kuda. Penduduk di wilayah ini secara statistik “bekerja”, sehingga tidak tercatat sebagai pengangguran, tetapi sebagian besar bekerja di sektor informal dan pertanian dengan produktivitas rendah. Mereka bekerja, tetapi belum sejahtera.

IPM: Kesenjangan Kualitas SDM dalam Satu Kawasan

Kesenjangan IPM di Bakorwil V Jember tergolong tajam untuk satu kawasan yang bertetangga. Kota Probolinggo (79,50) dan Banyuwangi (75,17) berada di atas atau mendekati rata-rata Jawa Timur (76,13), sementara lima kabupaten lain — Kabupaten Probolinggo (71,65), Lumajang (71,02), Jember (71,57), Bondowoso (71,72), dan Situbondo (71,87) — semuanya terjebak di kisaran 71, hanya sedikit lebih tinggi dari IPM terendah se-Jawa Timur (Bangkalan, 68,15, dan Sampang, 67,23).

Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia di Jawa Timur tidak hanya terjadi antara kota besar dan kabupaten, tetapi juga terjadi di dalam satu Bakorwil. Kota Probolinggo, yang secara administratif “dikepung” oleh Kabupaten Probolinggo, memiliki IPM hampir 8 poin lebih tinggi dari kabupaten yang mengelilinginya — sebuah kesenjangan yang sangat besar untuk wilayah yang bertetangga langsung.

Gini dan Kemiskinan: Dua Wajah Ketimpangan

Indeks Gini di Bakorwil V Jember juga menunjukkan pola yang kontras. Kota Probolinggo memiliki Gini terendah di kawasan ini (0,258) — jauh di bawah rata-rata Jawa Timur (0,369) — dan diiringi kemiskinan terendah (5,69 persen). Ini menggambarkan kondisi “kemakmuran yang relatif merata”, meski tetap perlu dicermati apakah pemerataan ini terjadi karena distribusi pendapatan yang memang baik, atau karena sebagian besar penduduk berada pada kelas ekonomi menengah perkotaan yang relatif homogen.

Sebaliknya, Kabupaten Probolinggo menjadi wilayah dengan kombinasi paling berat di Bakorwil V: Gini tertinggi (0,377, bahkan di atas rata-rata Jawa Timur) dan kemiskinan tertinggi (16,31 persen). Ini adalah kombinasi “ketimpangan dalam kemiskinan” — bukan hanya banyak penduduk yang miskin, tetapi distribusi pendapatan di antara penduduk yang ada pun tidak merata. Kombinasi ganda ini menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai titik perhatian utama di Bakorwil V Jember.

Jember (Gini 0,368) juga memiliki ketimpangan yang relatif tinggi — mendekati rata-rata Jawa Timur — meski kemiskinannya (8,67 persen) sedikit di bawah rata-rata provinsi. Ini menunjukkan bahwa di Jember, meski secara agregat kemiskinan tidak terlalu tinggi, kesenjangan antar-penduduk tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Tipologi Pembangunan Bakorwil V Jember: Dua Klaster dalam Satu Kawasan

Mengacu pada tipologi empat klaster yang dibangun untuk Jawa Timur (Growth, IPM, TPT, dan Gini), wilayah-wilayah di Bakorwil V Jember terbagi ke dalam dua klaster utama:

Klaster 2 — Growth tanpa Inklusi (Jobless & Inequality Growth)

Kota Probolinggo dan Banyuwangi. Pertumbuhan di atas rata-rata Jawa Timur, IPM relatif tinggi, namun TPT juga di atas rata-rata provinsi. Kemiskinan rendah, tetapi penyerapan tenaga kerja menjadi tantangan utama.

Klaster 4 — Lagging Regions / Low Productivity Trap

Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. TPT rendah namun semu, IPM rendah, dan kemiskinan tinggi hingga sangat tinggi (Kabupaten Probolinggo). Wilayah ini menggambarkan dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah — penduduk “bekerja” tetapi belum sejahtera.

Tidak ada satu pun wilayah di Bakorwil V yang masuk Klaster 1 (High Growth – High Welfare, benchmark inklusif seperti Banyuwangi versi Jawa Timur secara umum, Jombang, atau Tulungagung) maupun Klaster 3 (Double Burden seperti Bangkalan). Artinya, persoalan utama Bakorwil V Jember bukanlah pertumbuhan yang terlalu rendah, melainkan kualitas dan pemerataan manfaat dari pertumbuhan yang sebenarnya sudah cukup baik.

Treatment yang Dibutuhkan: Dua Pendekatan untuk Dua Klaster

Untuk Klaster 2 (Kota Probolinggo dan Banyuwangi) — mengatasi jobless growth

• Perkuat link and match pendidikan vokasi (SMK/BLK) dengan kebutuhan industri dan sektor jasa lokal, agar lulusan tidak menumpuk sebagai pengangguran terdidik.
• Dorong sektor padat karya seperti industri pengolahan hasil pertanian/perikanan dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata (khususnya Banyuwangi), agar pertumbuhan ekonomi menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
• Untuk Kota Probolinggo, perluas kemitraan dengan Kabupaten Probolinggo di sekitarnya — misalnya rantai pasok industri kota yang melibatkan tenaga kerja dan UMKM dari wilayah kabupaten — agar manfaat pertumbuhan kota tidak berhenti di batas administratif.

Untuk Klaster 4 (Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo) — mengatasi low productivity trap

• Geser orientasi kebijakan dari sekadar bantuan sosial menuju peningkatan produktivitas ekonomi rakyat: akses permodalan mikro produktif, pendampingan UMKM, dan penguatan akses pasar bagi produk pertanian/perkebunan unggulan masing-masing daerah.
• Bangun infrastruktur ekonomi desa (jalan produksi, gudang, rantai dingin/cold chain) agar hasil pertanian dan perikanan dapat dijual dengan nilai tambah lebih tinggi, bukan sekadar bahan mentah.
• Perhatian khusus untuk Kabupaten Probolinggo, sebagai satu-satunya wilayah dengan kombinasi Gini dan kemiskinan yang sama-sama tinggi: diperlukan intervensi simultan — program penurunan kemiskinan ekstrem berbasis data terpadu, sekaligus kebijakan redistributif (misalnya akses lahan, modal, dan pelatihan kerja) untuk menekan ketimpangan di antara penduduknya sendiri.
• Untuk Jember, dengan Gini yang relatif tinggi meski kemiskinan tidak ekstrem, fokuskan pada pemerataan akses ekonomi antar-kecamatan, mengingat Jember adalah kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dan beragam karakteristik sub-wilayahnya.

Lintas Klaster — Peran Bakorwil V sebagai Orkestrator Kawasan

Mengingat kesenjangan IPM yang sangat tajam antara Kota Probolinggo/Banyuwangi dan lima wilayah lainnya, Bakorwil V Jember perlu didorong berperan lebih dari sekadar koordinator administratif. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan investasi antar-kabupaten/kota dalam satu Bakorwil dapat menjadi model “klaster ekonomi fungsional” — di mana Kota Probolinggo dan Banyuwangi yang lebih maju menjadi simpul pasar dan industri pengolahan, sementara kabupaten-kabupaten di sekitarnya menjadi basis produksi yang produktivitasnya terus ditingkatkan. Dengan begitu, pertumbuhan yang sudah cukup tinggi di kawasan ini benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk Bakorwil V Jember — no one left behind.

penulis : Budi Raharjo