Surabaya, 16 Oktober 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Terlebih di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pelayanan dasar, perlindungan sosial, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi tetap menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/10).
Agenda sidang meliputi Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 serta Pendapat Gubernur terhadap Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Emil menegaskan, efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Penyusunan APBD tidak sekadar menyangkut alokasi anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang terukur,” kata Wagub Emil.
“Penganggaran dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan, pemenuhan pelayanan dasar, serta efektivitas dan manfaat setiap belanja. Penajaman prioritas dan efisiensi harus tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” imbuhnya.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim melanjutkan dukungan biaya operasional sekolah dan bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK/SLB dari keluarga prasejahtera. Upaya mengembalikan anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan formal maupun nonformal juga menjadi perhatian.
Sementara di bidang kesehatan, penguatan layanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, penanggulangan tuberkulosis (TBC), perluasan Cek Kesehatan Gratis, serta perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
“Pelayanan dasar harus terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik. Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Wagub Emil juga mengatakan bahwa Pemprov Jatim juga mendorong pemerataan infrastruktur untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah. Upaya ini, lanjutnya, dilakukan melalui penanganan jalan provinsi, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, penanganan desa rawan kekeringan, serta penguatan layanan transportasi melalui Trans Jatim dan Trans Laut.
Lebih lanjut, kemudahan mobilitas masyarakat turut menjadi perhatian melalui dukungan terhadap Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat keterhubungan layanan transportasi, termasuk integrasi Trans Jatim dengan angkutan pengumpan (feeder), penyelarasan rute dan jadwal, serta kemudahan perpindahan antarmoda.
“Dengan integrasi yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat bepergian dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan terjangkau,” ungkapnya.
“Pengembangan layanan juga perlu memperhatikan akses bagi kelompok rentan sehingga transportasi publik dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak kalangan,” katanya.
Di bidang perlindungan sosial, Wagub Emil menuturkan Pemprov Jatim terus berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memutakhirkan dan memverifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menyebut, pemadanan data dinilai penting agar bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Pemprov Jatim mengalokasikan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT BPR Jatim (Perseroda) untuk mendukung Program Kredit Sejahtera (Prokesra), dengan target sekitar 4.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan pembiayaan ini, tegas Emil, diharapkan membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan modal kerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan. Keberlanjutan program juga menjadi perhatian agar manfaat pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha secara berkesinambungan.
“Kita ingin melalui dukungan permodalan ini, pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan semakin mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Diakhir, Wagub Emil menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Jatim atas masukan yang diberikan dalam pembahasan kedua Raperda tersebut. Ia berharap pembahasan dapat berjalan lancar sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Jawa Timur.
“Melalui APBD 2027 dan penguatan regulasi transportasi publik terintegrasi, Pemprov Jatim berupaya menjaga agar efisiensi anggaran tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
“Akses pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial yang tepat sasaran, infrastruktur yang merata, transportasi yang terjangkau, serta dukungan bagi UMKM diharapkan terus menjadi bagian penting dari pembangunan Jawa Timur,” pungkasnya.(her)