Surabaya 4 Februari 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Tantangan pembangunan saat ini menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama berbagai sektor. Menyikapi kondisi tersebut, Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar PEACE Vaganza (Postgraduate School Education Expo and Leader Talk).
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (4/2/2026), di Hall Majapahit, Lt 5 ASEEC Tower Kampus Dharmawangsa-B itu menjadi wadah kolaborasi antara SPS UNAIR dengan para mitra di berbagai sektor dan tingkatan. Mulai dari sektor pemerintahan, institusi pendidikan, di tingkat daerah, hingga mancanegara.
Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA), Prof Ir Mochammad Amin Alamsjah MSi PhD menyampaikan bahwa isu kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, ketahanan sosial, hingga penguatan sumber daya manusia tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral dan parsial. Dalam konteks tersebut, kata Prof Amin, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pusat pengajaran, tetapi harus berperan sebagai knowledge hub, policy partner, dan ruang dialog strategis antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof Amin menuturkan bahwa PEACE VAGANZA hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki tiga makna strategis. Antara lain sebagai ruang temu kepemimpinan, penguatan jejaring kolaborasi, serta etalase kapasitas akademik.
“Melalui education expo, SPS UNAIR menunjukkan bahwa program pascasarjana tidak hanya berorientasi pada penguatan keilmuan. Tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tutur Guru Besar FPK itu.
Kepemimpinan Kolaboratif
UNAIR, lanjut Prof Amin, menempatkan Sekolah Pascasarjana sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan collaborative leadership, meliputi kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah. “Kami percaya bahwa lulusan pascasarjana hari ini tidak cukup hanya menjadi ahli di bidangnya. Tetapi harus mampu membaca persoalan nyata di lapangan, membangun dialog lintas sektor, dan merumuskan solusi yang berkelanjutan dan berdampak,” katanya.
Senada dengan Prof Amin, Direktur SPS Prof Dr dr Achmad Chusnu Romdhoni SpTHT-BKL (K) menuturkan bahwa universitas tidak cukup hadir sebagai menara gading. Melainkan juga menjadi policy hub untuk merumuskan kebijakan yang berdampak. “SPS ingin menunjukkan bahwa riset dan pemerintahan bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan,” katanya.
Menurutnya, dengan berjalan bersama dan berkolaborasi, solusi dan dampak nyata untuk masyarakat dapat terwujud. Selain itu, akan tumbuh kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat kepada institusi.
“Semoga dari kegiatan ini, lahir gagasan yg bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Tidak hanya menjadi pameran pendidikan lanjut, PEACE VAGANZA juga menjadi wadah menjalin kemitraan antara institusi pendidikan dengan pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement oleh para pemangku kebijakan yang hadir, antara lain Pemkab Lamongan, Pasuruan, Situbondo, KPPU, Kementerian Dikdasmen, BPJS, dan mitra lainnya.(far)