Lumajang 2 Juli 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pemutakhiran data yang akurat dan berkelanjutan. Data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas penerima bantuan, sehingga program perbaikan rumah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Satu Data Kabupaten Lumajang, hingga Tahun 2025 telah teridentifikasi sebanyak 20.219 unit Rumah Tidak Layak Huni. Jumlah tersebut merupakan hasil kompilasi data sebelumnya sebanyak 13.645 unit yang kemudian diperbarui melalui pendataan lanjutan, sehingga terdapat tambahan 6.574 unit rumah yang memenuhi kriteria RTLH.
Bertambahnya jumlah RTLH yang tercatat tidak menunjukkan peningkatan kondisi rumah tidak layak huni, melainkan mencerminkan semakin luas dan akuratnya cakupan pendataan. Dengan basis data yang semakin lengkap, pemerintah memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Data yang akurat menjadi fondasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Melalui pemutakhiran data secara berkala, pemerintah dapat menetapkan lokasi prioritas serta calon penerima bantuan berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Pada Tahun Anggaran 2025, Program Bantuan RTLH telah menjangkau 282 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang. Setelah pelaksanaan program tersebut, jumlah RTLH yang tercatat berkurang menjadi 19.937 unit. Capaian ini menjadi bagian dari proses evaluasi pemerintah dalam menyusun langkah penanganan selanjutnya secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan dan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Program Bantuan RTLH tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hunian, keamanan konstruksi, kesehatan lingkungan, serta kenyamanan masyarakat dalam menempati rumah yang layak. Hunian yang sehat dan aman diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga.
Keberhasilan penanganan RTLH juga memerlukan dukungan berbagai pihak. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan RTLH di berbagai wilayah.
Selain itu, pemutakhiran data secara berkala akan terus dilakukan agar setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kondisi terkini di lapangan. Dengan data yang semakin akurat, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis program penanganan RTLH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, bertahap, dan berkelanjutan dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat. (MC Kabupaten Lumajang)