Lumajang, 20 Oktober 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Kekompakan kader, koordinasi yang kuat, dan kerja sama lintas kelompok menjadi fondasi penting agar program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berjalan terpadu dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui prinsip 3K, gerakan PKK didorong tidak sekadar menjalankan kegiatan, tetapi juga membangun keterlibatan masyarakat dan menjawab kebutuhan keluarga.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan hal tersebut dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Kepala Desa Gucialit, Senin (19/10/2026).
Dewi menjelaskan, prinsip 3K yang meliputi kekompakan, koordinasi, dan kerja sama perlu menjadi pedoman bagi seluruh kader dalam menjalankan program organisasi. Ketiganya saling berkaitan untuk menyatukan tujuan, menyelaraskan langkah, dan memastikan setiap unsur PKK dapat saling mendukung.
Menurutnya, kekompakan tidak hanya menyangkut hubungan baik antaranggota, tetapi juga kesamaan komitmen dalam mewujudkan tujuan gerakan PKK. Dengan koordinasi dan kerja sama yang terjaga, pelaksanaan program diharapkan lebih terarah dan berkesinambungan.
“Gerakan PKK harus mampu melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya berjalan sesaat, tetapi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Selain memperkuat partisipasi masyarakat, Dewi mengingatkan pentingnya keterpaduan antarkelompok kerja (Pokja). Setiap Pokja diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri atau terjebak dalam ego sektoral, melainkan menggabungkan potensi dan kemampuan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh.
Koordinasi yang baik memungkinkan berbagai kegiatan saling melengkapi, sehingga pelaksanaannya diharapkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kolaborasi perlu dibangun sebagai bagian dari pola kerja organisasi, bukan hanya ketika kegiatan tertentu dilaksanakan.
Dewi juga menyoroti pentingnya edukasi yang bermutu, praktis, mudah dipahami, dan terjangkau. Materi penyuluhan perlu disesuaikan dengan kondisi serta potensi lokal agar masyarakat lebih mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
“Edukasi kepada masyarakat hendaknya dilakukan melalui hal-hal yang mudah dipahami, praktis, dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Di sisi tata kelola, Dewi menekankan perlunya manajemen organisasi yang akuntabel dan transparan. Administrasi yang tertib, pelaksanaan program yang terukur, serta evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengenali capaian, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah perbaikan. Dengan demikian, administrasi tidak berhenti sebagai kewajiban pencatatan, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Melalui penguatan prinsip 3K, partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpokja, edukasi yang mudah diterapkan, dan tata kelola yang baik, TP PKK Kabupaten Lumajang diharapkan semakin mampu menjalankan program secara terpadu dan berkelanjutan.
Upaya ini menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan keluarga agar gerakan PKK semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. (MC Diskominfo Kab. Lumajang)