Surabaya 25 Mei 2026 | Draft Rakyat Newsroom – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan strategi pengurangan emisi metana dari pengelolaan sampah melalui kegiatan Zero Waste Academy (ZWA): Rencana Aksi Pengurangan Metana dari Pengelolaan Sampah yang berlangsung di Surabaya pada 19–21 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini diinisiasi oleh anggota AZWI yaitu YPBB, Gita Pertiwi, PPLH Bali, Ecoton, Dietplastik Indonesia, dan Nol Sampah serta diikuti perwakilan pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai kota/kabupaten di Indonesia untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah organik yang rendah emisi dan berkelanjutan.
Melalui sesi sambutan, Direktur PPLH Bali sekaligus Koordinator Steering Committee AZWI, Catur Yudha Hariani, menegaskan bahwa krisis sampah organik telah menjadi bagian dari ancaman iklim yang harus ditangani secara serius dan kolektif. Indonesia saat ini menghadapi persoalan besar akibat praktik open dumping di ratusan TPA yang harus segera ditransformasikan menuju sistem pengelolaan yang lebih aman dan rendah emisi.
“ZWA bukan cuma pelatihan teknis, melainkan upaya untuk mengubah mindset dan membangun narasi baru: dari krisis TPA menuju ketahanan pangan. Saat ini kita sadar bahwa sistem kumpul-angkut-buang telah menjadi sumber emisi metana di Indonesia,” ujarnya.
Research Manager Dietplastik Indonesia, Zakiyus Shadicky, menyampaikan bahwa isu sampah dan iklim selama ini masih sering dipisahkan dalam kebijakan daerah. Untuk itu, peserta dibekali pemahaman mengenai keterkaitan antara sampah organik, emisi metana, ketahanan pangan, serta pentingnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong kebijakan yang lebih terintegrasi dalam upaya penanganan sampah dan krisis iklim.
“Masalah sampah dan iklim sebenarnya sangat terkait. Metana dari sampah memiliki potensi pemanasan yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida, hingga 86 kali lebih besar dari karbondioksida dalam jangka waktu 20 tahun, tetapi banyak pemerintah daerah masih fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah dan belum masuk ke isu iklim,” jelas Zakiyus.
Sementara itu, Direktur Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menyoroti bahwa persoalan sampah organik juga berkaitan erat dengan sistem pangan dan meningkatnya susut serta sisa pangan di perkotaan.Potensi SSP Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 154-185 kg/orang/tahun (riset Bappenas 2021) Menurutnya, pengurangan sampah organik perlu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencegah krisis lingkungan yang lebih luas.
“Pengurangan sampah organik tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan kebersihan. Ini berkaitan dengan pangan, gizi, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sistem produksi pangan di masa depan,” paparnya.
Founder Komunitas Nol Sampah Surabaya, Hermawan Some, juga mengingatkan bahwa persoalan terbesar justru berasal dari sampah sisa makanan yang selama ini sering dianggap sepele oleh masyarakat.
“Kita selama ini meremehkan sampah sisa makanan. Padahal ketika ditumpuk di TPA, sampah itu menghasilkan gas metana yang dampaknya jauh lebih berbahaya terhadap perubahan iklim. Pengurangan emisi metana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, sekolah, kampus, hotel, kawasan permukiman, hingga perkantoran untuk mulai mengelola sampah organik secara mandiri,” tegas Wawan.
Selain pemberian materi kelas, pelatihan ini juga mengajak para peserta untuk berkunjung ke Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan dan kawasan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Pondok Manggala, RW 5 kelurahan Balasklumprik, Wiyung, Surabaya. Dalam kunjungan lapangan tersebut, peserta melihat langsung praktik pemilahan sampah dari sumber, pengolahan organik, serta pengelolaan kawasan yang melibatkan partisipasi aktif warga dan dukungan pemerintah daerah.
Peserta juga mempelajari bagaimana sistem pengelolaan sampah dapat berjalan berkelanjutan melalui kombinasi regulasi, pendampingan masyarakat, dukungan anggaran, hingga koordinasi lintas sektor. Bukan hanya membahas aspek teknis pengurangan emisi, namun juga tantangan mendasar pengelolaan sampah di Indonesia, mulai dari rendahnya pemilahan r berbasis masyarakat, keterbatasan pendanaan, lemahnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga dominannya pendekatan hilir seperti pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Kunjungan ini menjadi ruang pembelajaran bagi daerah untuk memahami bahwa pengurangan emisi metana tidak cukup dilakukan di hilir, tetapi harus dimulai dari pengurangan dan pengolahan sampah organik sedekat mungkin dari sumber timbulan.
“Keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik, bukan hanya sekedar aksi di lapangan saja. Perencanaan ini adalah titik awal yang memastikan seluruh rantai proses setelahnya benar-benar bisa berjalan secara efektif,” ujar Direktur Eksekutif YPBB David Sutasurya.
David menjelaskan bahwa pelatihan ZWA sejatinya bertujuan mendorong pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Aksi Pengurangan Metana dari Pengelolaan Sampah, yang nantinya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Selama pelatihan, peserta dibekali pemahaman untuk mulai menyusun kerangka awal rencana aksi daerah masing-masing, termasuk identifikasi isu strategis, penyusunan skenario pengurangan sampah organik, serta rencana tindak lanjut yang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
Melalui proses ini, peserta juga didorong untuk merumuskan target pengurangan sampah organik yang realistis dan terukur, sekaligus memperkuat integrasi kebijakan pengurangan emisi metana ke dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu, peserta mulai menyusun timeline implementasi serta strategi kolaborasi lintas sektor guna memastikan rencana aksi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kita perlu membuat rencana aksi ini sebagai mesin transformasi untuk mengubah kondisi atau ide yang masih mentah menjadi sebuah aksi pemerintahan yang memiliki legitimasi hukum dan akuntabilitas,” tambahnya.
Salah satu peserta, Andry Heru Santoso selaku Fungsional Perencana Muda Bapperida Kota Bandung, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan banyak pembelajaran, mulai dari teori, praktik, hingga kunjungan lapangan yang relevan dengan kondisi daerah. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar penguatan sistem zero waste di berbagai daerah semakin berkembang ke depan.
“Kami mendapat banyak pengalaman mulai dari teori, praktik, hingga kunjungan lapangan. Harapannya ini bisa menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam upaya pemilahan sampah maupun pengurangan gas metana di Kota Bandung,” kata Adrianus.
Melalui Zero Waste Academy, AZWI berharap pemerintah daerah semakin siap mempercepat transformasi pengelolaan sampah di tingkat daerah menuju sistem yang lebih rendah emisi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pelatihan ini juga menegaskan bahwa solusi terhadap krisis TPA tidak cukup hanya melalui pengolahan di hilir, tetapi harus dimulai dari pengurangan sampah organik dari sumber serta pembangunan sistem zero waste yang terdesentralisasi dan berbasis masyarakat.
Ke depan, AZWI menilai pengurangan emisi metana dari pengelolaan sampah perlu menjadi bagian penting dalam agenda aksi iklim Indonesia. Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan memperkuat kapasitas daerah, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan membangun kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah organik, aksi nyata di tingkat lokal tidak hanya menjawab persoalan sampah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pengurangan emisi nasional dan global. Dari kota dan kabupaten, dampak tersebut dapat mendorong transformasi pengelolaan sampah nasional dan terakumulasi menjadi bagian penting dari solusi krisis iklim dunia. (wan)